Referensi inti Indonesia

Sumatera Selatan - Profil Wilayah

17 halaman di bagian ini Referensi 2026 16

Halaman di bagian ini

wilayah 16.07 Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan memakai kode Kemendagri 16.07. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi. Buka wilayah 16.11 Kabupaten Empat Lawang di Sumatera Selatan memakai kode Kemendagri 16.11. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi. Buka wilayah 16.04 Kabupaten Lahat di Sumatera Selatan memakai kode Kemendagri 16.04. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi. Buka wilayah 16.03 Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan memakai kode Kemendagri 16.03. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi. Buka wilayah 16.06 Kabupaten Musi Banyuasin di Sumatera Selatan memakai kode Kemendagri 16.06. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi. Buka wilayah 16.13 Kabupaten Musi Rawas Utara di Sumatera Selatan memakai kode Kemendagri 16.13. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi. Buka wilayah 16.05 Kabupaten Musi Rawas di Sumatera Selatan memakai kode Kemendagri 16.05. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi. Buka wilayah 16.10 Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan memakai kode Kemendagri 16.10. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi. Buka wilayah 16.02 Kabupaten Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan memakai kode Kemendagri 16.02. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi. Buka wilayah 16.09 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Sumatera Selatan memakai kode Kemendagri 16.09. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif re... Buka wilayah 16.08 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Sumatera Selatan memakai kode Kemendagri 16.08. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi. Buka wilayah 16.01 Kabupaten Ogan Komering Ulu di Sumatera Selatan memakai kode Kemendagri 16.01. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi. Buka wilayah 16.12 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Sumatera Selatan memakai kode Kemendagri 16.12. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif r... Buka wilayah 16.73 Kota Lubuk Linggau di Sumatera Selatan memakai kode Kemendagri 16.73. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi. Buka wilayah 16.72 Kota Pagar Alam di Sumatera Selatan memakai kode Kemendagri 16.72. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi. Buka wilayah 16.71 Kota Palembang di Sumatera Selatan memakai kode Kemendagri 16.71. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi. Buka wilayah 16.74 Kota Prabumulih di Sumatera Selatan memakai kode Kemendagri 16.74. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi. Buka

Provinsi Sumatera Selatan memakai kode Kemendagri 16. Lihat kabupaten/kota turunannya, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi.

Diterbitkan: 2026-05-05 Ditinjau: 2026-05-05 Otoritas: Kemendagri / Kepmendagri 300.2.2-2138/2025

Kode Kemendagri dan hierarki administratif

FieldValue
Code16
BPS bridge code16
Levelprovince
Kindprovinsi
Parent code-
Kabupaten13
Kota4
Kecamatan241
Kelurahan403
Desa2856
UMP reference3,681,570 IDR

Daftar unit turunan

Penggunaan bisnis

Kode wilayah dipakai sebagai kunci lokasi untuk memeriksa konsistensi alamat usaha, cakupan payroll, UMK/UMP, pajak daerah, dan proses perizinan yang bergantung pada pemerintah daerah.

Sumber

SourceURLRegulation / datasetTier
Kemendagri PELITA kode referensihttps://pelita.kemendagri.go.id/katalog/kode-referensiKepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025official
cahyadsn/wilayah SQL mirrorhttps://github.com/cahyadsn/wilayah/blob/master/db/wilayah.sqlSQL mirror of Kepmendagri 2025 region codesderived mirror

Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.