I IndonesiaCodes.site Referensi bisnis Indonesia
Referensi inti Indonesia

Kota Metro - Profil Wilayah

5 halaman di bagian ini Referensi 2026 18.72

Halaman di bagian ini

wilayah 18.72.03 Kecamatan Metro Barat di Kota Metro, Lampung, memakai kode Kemendagri 18.72.03. Lihat bridge code BPS dan posisi administratif resminya. Buka wilayah 18.72.01 Kecamatan Metro Pusat di Kota Metro, Lampung, memakai kode Kemendagri 18.72.01. Lihat bridge code BPS dan posisi administratif resminya. Buka wilayah 18.72.05 Kecamatan Metro Selatan di Kota Metro, Lampung, memakai kode Kemendagri 18.72.05. Lihat bridge code BPS dan posisi administratif resminya. Buka wilayah 18.72.04 Kecamatan Metro Timur di Kota Metro, Lampung, memakai kode Kemendagri 18.72.04. Lihat bridge code BPS dan posisi administratif resminya. Buka wilayah 18.72.02 Kecamatan Metro Utara di Kota Metro, Lampung, memakai kode Kemendagri 18.72.02. Lihat bridge code BPS dan posisi administratif resminya. Buka

Kota Metro di Lampung memakai kode Kemendagri 18.72. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi.

Diterbitkan: 2026-05-05 Ditinjau: 2026-05-05 Otoritas: Kemendagri / Kepmendagri 300.2.2-2138/2025

Kode Kemendagri dan hierarki administratif

FieldValue
Code18.72
BPS bridge code1872
Levelkabupaten
Kindkota
Parent code18

Daftar unit turunan

CodeName
18.72.01Metro Pusat
18.72.02Metro Utara
18.72.03Metro Barat
18.72.04Metro Timur
18.72.05Metro Selatan

Penggunaan bisnis

Kode wilayah dipakai sebagai kunci lokasi untuk memeriksa konsistensi alamat usaha, cakupan payroll, UMK/UMP, pajak daerah, dan proses perizinan yang bergantung pada pemerintah daerah.

Sumber

SourceURLRegulation / datasetTier
Kemendagri PELITA kode referensihttps://pelita.kemendagri.go.id/katalog/kode-referensiKepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025official
cahyadsn/wilayah SQL mirrorhttps://github.com/cahyadsn/wilayah/blob/master/db/wilayah.sqlSQL mirror of Kepmendagri 2025 region codesderived mirror

Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.