I IndonesiaCodes.site Referensi bisnis Indonesia
Referensi inti Indonesia

Kota Malang - Profil Wilayah

5 halaman di bagian ini Referensi 2026 35.73

Halaman di bagian ini

wilayah 35.73.01 Kecamatan Blimbing di Kota Malang, Jawa Timur, memakai kode Kemendagri 35.73.01. Lihat bridge code BPS dan posisi administratif resminya. Buka wilayah 35.73.03 Kecamatan Kedungkandang di Kota Malang, Jawa Timur, memakai kode Kemendagri 35.73.03. Lihat bridge code BPS dan posisi administratif resminya. Buka wilayah 35.73.02 Kecamatan Klojen di Kota Malang, Jawa Timur, memakai kode Kemendagri 35.73.02. Lihat bridge code BPS dan posisi administratif resminya. Buka wilayah 35.73.05 Kecamatan Lowokwaru di Kota Malang, Jawa Timur, memakai kode Kemendagri 35.73.05. Lihat bridge code BPS dan posisi administratif resminya. Buka wilayah 35.73.04 Kecamatan Sukun di Kota Malang, Jawa Timur, memakai kode Kemendagri 35.73.04. Lihat bridge code BPS dan posisi administratif resminya. Buka

Kota Malang di Jawa Timur memakai kode Kemendagri 35.73. Lihat daftar kecamatan, bridge code BPS, dan struktur administratif resmi.

Diterbitkan: 2026-05-05 Ditinjau: 2026-05-05 Otoritas: Kemendagri / Kepmendagri 300.2.2-2138/2025

Kode Kemendagri dan hierarki administratif

FieldValue
Code35.73
BPS bridge code3573
Levelkabupaten
Kindkota
Parent code35

Daftar unit turunan

CodeName
35.73.01Blimbing
35.73.02Klojen
35.73.03Kedungkandang
35.73.04Sukun
35.73.05Lowokwaru

Penggunaan bisnis

Kode wilayah dipakai sebagai kunci lokasi untuk memeriksa konsistensi alamat usaha, cakupan payroll, UMK/UMP, pajak daerah, dan proses perizinan yang bergantung pada pemerintah daerah.

Sumber

SourceURLRegulation / datasetTier
Kemendagri PELITA kode referensihttps://pelita.kemendagri.go.id/katalog/kode-referensiKepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025official
cahyadsn/wilayah SQL mirrorhttps://github.com/cahyadsn/wilayah/blob/master/db/wilayah.sqlSQL mirror of Kepmendagri 2025 region codesderived mirror

Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.