Kode KLU

KLU 61100 - Telecommunications By Cable

KLU 61100 untuk Telecommunications By Cable - tarif PPh final, norma NPPN per wilayah, mapping ke KBLI 2026, dan kewajiban pajak DJP.

Referensi 2026 61100 Official Indonesian source cross-check required
Diterbitkan: 2026-03-19 Ditinjau: 2026-03-19 Otoritas: Official Indonesian source cross-check required

Pemetaan KBLI

  • KBLI terkait belum dipetakan.

Deskripsi KLU

This group includes activities of operating, maintaining or providing access to facilities for the transmission of voice, data, text, sound and video using telecommunications cable infrastructure, such as the operation and maintenance of conversion and transmission facilities to provide point-to-point communication via terrestrial channels, microwaves or communication of data and satellite channels, operation of cable distribution systems (i.e. for the distribution of data and television signals) and Telegraph and other non-vocal communication equipment that uses their own facilities. Where transmission facilities that carry out this activity, can be based on a single technology or a combination of various technologies. This includes the purchase of access and network capacity from the network and operators of the network and the provision of telecommunication services that use this capacity for businesses and households and the provision of internet access through cable infrastructure operators. Network implementation activities for fixed telecommunications intended for the implementation of public telecommunications and leased circuits, including data communication connection activities whose transmission is carried out in packages, through a central or through other networks, such as the PublicSwitched Telephone Network (PSTN). This includes the implementation of teristerial networks that serve certain mobile customers, including trunking radio services and public call radio services.

Norma dan catatan pajak

  • Norma 10 ibu kota provinsi: 22.0%
  • Norma ibu kota provinsi lainnya: 19.0%
  • Norma daerah lainnya: 17.0%
  • Verifikasi silang dengan DJP sebelum filing pajak.

Tool terkait

Mengapa KLU tidak boleh dibaca seperti KBLI

KLU adalah layer pajak, bukan klasifikasi usaha utama untuk semua keputusan operasional. Dalam praktiknya KLU dipakai untuk membaca norma, jalur pelaporan, dan konteks pajak, sedangkan KBLI dipakai untuk mendeskripsikan aktivitas usaha. Karena itu dua layer ini harus dibaca bersama, bukan dipertukarkan seolah-olah artinya sama.

Cara memakai halaman KLU dengan benar

Mulai dari deskripsi kegiatan usaha dan pastikan kode KBLI yang dipilih memang relevan. Setelah itu gunakan halaman KLU untuk membaca norma, catatan pajak, dan titik validasi ke DJP. Jika KLU yang tampil terasa terlalu umum, tim harus kembali ke aktivitas usaha inti dan memeriksa apakah mapping antar-layer sudah benar.

Risiko jika KLU dibaca terpisah

Bila KLU dibaca terpisah dari KBLI dan struktur usaha, hasilnya sering hanya menjadi angka norma tanpa konteks. Itu berbahaya untuk budgeting dan filing karena pengguna bisa merasa sudah memilih kode yang benar padahal deskripsi aktivitas, dokumen perusahaan, dan treatment pajaknya belum sinkron.

Sumber

SourceURLRegulationTier
Putranto Alliance KLU tablehttps://putranto-alliance.com/indonesian-business-field-classification-klu/Derived from DJP referencesfallback

Changelog

  • 2026-03-19 - Halaman KLU diterbitkan dengan norma, deskripsi, dan mapping awal ke KBLI.
  • 2026-03-19 - Catatan pajak, tool terkait, dan verifikasi sumber DJP diperluas.

Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.