Pemetaan KBLI
- KBLI terkait belum dipetakan.
Deskripsi KLU
This group includes special activities of the installation of prefabricated construction buildings which are mainly of concrete for the construction of roads and railways as part of the work covered in the construction of civil buildings and are usually carried out on a subcontract basis.
Norma dan catatan pajak
- Norma 10 ibu kota provinsi: 20.0%
- Norma ibu kota provinsi lainnya: 19.0%
- Norma daerah lainnya: 18.0%
- Verifikasi silang dengan DJP sebelum filing pajak.
Tool terkait
Mengapa KLU tidak boleh dibaca seperti KBLI
KLU adalah layer pajak, bukan klasifikasi usaha utama untuk semua keputusan operasional. Dalam praktiknya KLU dipakai untuk membaca norma, jalur pelaporan, dan konteks pajak, sedangkan KBLI dipakai untuk mendeskripsikan aktivitas usaha. Karena itu dua layer ini harus dibaca bersama, bukan dipertukarkan seolah-olah artinya sama.
Cara memakai halaman KLU dengan benar
Mulai dari deskripsi kegiatan usaha dan pastikan kode KBLI yang dipilih memang relevan. Setelah itu gunakan halaman KLU untuk membaca norma, catatan pajak, dan titik validasi ke DJP. Jika KLU yang tampil terasa terlalu umum, tim harus kembali ke aktivitas usaha inti dan memeriksa apakah mapping antar-layer sudah benar.
Risiko jika KLU dibaca terpisah
Bila KLU dibaca terpisah dari KBLI dan struktur usaha, hasilnya sering hanya menjadi angka norma tanpa konteks. Itu berbahaya untuk budgeting dan filing karena pengguna bisa merasa sudah memilih kode yang benar padahal deskripsi aktivitas, dokumen perusahaan, dan treatment pajaknya belum sinkron.
Sumber
| Source | URL | Regulation | Tier |
|---|---|---|---|
| Putranto Alliance KLU table | https://putranto-alliance.com/indonesian-business-field-classification-klu/ | Derived from DJP references | fallback |
Changelog
- 2026-03-19 - Halaman KLU diterbitkan dengan norma, deskripsi, dan mapping awal ke KBLI.
- 2026-03-19 - Catatan pajak, tool terkait, dan verifikasi sumber DJP diperluas.
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.