Kode KLU

KLU 19211 - Petroleum Refining And Refining Industry

KLU 19211 untuk Petroleum Refining And Refining Industry - tarif PPh final, norma NPPN per wilayah, mapping ke KBLI 2026, dan kewajiban pajak DJP.

Referensi 2026 19211 Official Indonesian source cross-check required
Diterbitkan: 2026-03-19 Ditinjau: 2026-03-19 Otoritas: Official Indonesian source cross-check required

Pemetaan KBLI

  • KBLI terkait belum dipetakan.

Deskripsi KLU

This group includes petroleum refining and refining businesses that producing gas or LPG, Naphtha, Avigas, Avtur, Gasoline, Kerosene or Kerosene, Diesel Oil, Diesel Oil, Fuel Oil or Gasoline, Residue, Solvents/Solvents, Waxes, Lubricants and Asphalt. - - - 381 19212 NATURAL GAS REFINING AND PROCESSING INDUSTRY This group includes the business of refining and processing natural gas into Liquified Natural Gas (LNG) dan Liquified Petroleum Gas (LPG). - - - 382 19213 LUBRICATING OIL MANUFACTURING INDUSTRY This group includes the business of manufacturing lubricants, oils and greases that oil-based. - - - 383 19214 USED LUBRICATING OIL REPROCESSING INDUSTRY This group includes the business of reprocessing used lubricating oil for can be used as a lubricating oil. - - - 384 19291 INDUSTRIAL PRODUCTS FROM PETROLEUM REFINERIES This group includes the business of the asphalt/tar processing industry, bitumen and wax (can be used for road lining, roofing, wood, paper and so on) and Petroleum Coke. Including industrial products for petrochemical industry, industrial assortment of products, such as white spirit, vaseline, paraffin wax, oil jelly petroleum jelly, petroleum briquette industry and biofuel blending, such as mixing alcohol with petroleum (e.g. gasohol). - - - 385 19292 COAL BRIQUETTE INDUSTRY This group includes the business of making briquettes from coal or lignite, both in mining location and outside the mining site. Including making briquettes using coal or lignite purchased from the party other.

Norma dan catatan pajak

  • Norma 10 ibu kota provinsi: 18.0%
  • Norma ibu kota provinsi lainnya: 16.0%
  • Norma daerah lainnya: 15.0%
  • Verifikasi silang dengan DJP sebelum filing pajak.

Tool terkait

Mengapa KLU tidak boleh dibaca seperti KBLI

KLU adalah layer pajak, bukan klasifikasi usaha utama untuk semua keputusan operasional. Dalam praktiknya KLU dipakai untuk membaca norma, jalur pelaporan, dan konteks pajak, sedangkan KBLI dipakai untuk mendeskripsikan aktivitas usaha. Karena itu dua layer ini harus dibaca bersama, bukan dipertukarkan seolah-olah artinya sama.

Cara memakai halaman KLU dengan benar

Mulai dari deskripsi kegiatan usaha dan pastikan kode KBLI yang dipilih memang relevan. Setelah itu gunakan halaman KLU untuk membaca norma, catatan pajak, dan titik validasi ke DJP. Jika KLU yang tampil terasa terlalu umum, tim harus kembali ke aktivitas usaha inti dan memeriksa apakah mapping antar-layer sudah benar.

Risiko jika KLU dibaca terpisah

Bila KLU dibaca terpisah dari KBLI dan struktur usaha, hasilnya sering hanya menjadi angka norma tanpa konteks. Itu berbahaya untuk budgeting dan filing karena pengguna bisa merasa sudah memilih kode yang benar padahal deskripsi aktivitas, dokumen perusahaan, dan treatment pajaknya belum sinkron.

Sumber

SourceURLRegulationTier
Putranto Alliance KLU tablehttps://putranto-alliance.com/indonesian-business-field-classification-klu/Derived from DJP referencesfallback

Changelog

  • 2026-03-19 - Halaman KLU diterbitkan dengan norma, deskripsi, dan mapping awal ke KBLI.
  • 2026-03-19 - Catatan pajak, tool terkait, dan verifikasi sumber DJP diperluas.

Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.