Ringkasan kode
KBLI 62201 adalah kode kegiatan untuk Aktivitas Konsultansi Dan Manajemen Keamanan Siber. Gunakan kode ini bila aktivitas utama usaha memang aktivitas Konsultansi Dan Manajemen Keamanan Siber dalam Kelompok 622 dan Kelas 6220. Kode terdekat untuk dibandingkan: 62202, 62203, 62204.
Yang masuk
Termasuk: aktivitas Konsultansi Dan Manajemen Keamanan Siber sebagai aktivitas utama.
Yang tidak masuk
Tidak termasuk: aktivitas Penyediaan Dan Pengelolaan Identitas Digital, aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik Dan Jasa Terkait, atau kegiatan lain yang memiliki kode tersendiri.
Pembanding terdekat
- 62202 - Aktivitas Penyediaan Dan Pengelolaan Identitas Digital: Bandingkan bila aktivitas utama lebih tepat disebut aktivitas Penyediaan Dan Pengelolaan Identitas Digital, bukan aktivitas Konsultansi Dan Manajemen Keamanan Siber.
- 62203 - Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik Dan Jasa Terkait: Bandingkan bila aktivitas utama lebih tepat disebut aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik Dan Jasa Terkait, bukan aktivitas Konsultansi Dan Manajemen Keamanan Siber.
- 62204 - Aktivitas Konsultansi Dan Perancangan Internet Of Things (Iot): Bandingkan bila aktivitas utama lebih tepat disebut aktivitas Konsultansi Dan Perancangan Internet Of Things (Iot), bukan aktivitas Konsultansi Dan Manajemen Keamanan Siber.
| Level | Code | Description |
|---|---|---|
| Section | K | Aktivitas Telekomunikasi, Pemrograman Komputer, Konsultansi, Infrastruktur Komputasi, dan Jasa Informasi Lainnya |
| Division | 62 | Aktivitas Pemrograman, Konsultansi Komputer, Dan Aktivitas Terkait |
| Group | 622 | Aktivitas Konsultansi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer |
| Class | 6220 | Aktivitas Konsultansi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer |
| Activity | 62201 | Aktivitas Konsultansi Dan Manajemen Keamanan Siber |
Sumber
| Source | URL | Regulation | Tier |
|---|---|---|---|
| BPS KBLI 2025 | https://bps.go.id | BPS Regulation No. 7 of 2025 | official |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.