Ringkasan kode
KBLI 01118 adalah kode kegiatan untuk Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Selain Minyak Makan. Gunakan kode ini bila aktivitas utama usaha memang pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Selain Minyak Makan dalam Kelompok 011 dan Kelas 0111. Kode terdekat untuk dibandingkan: 01117, 01116, 01115.
Yang masuk
Termasuk: pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Selain Minyak Makan sebagai aktivitas utama.
Yang tidak masuk
Tidak termasuk: pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan, pertanian Aneka Kacang Selain Kedelai, Kacang Tanah, Dan Kacang Hijau, atau kegiatan lain yang memiliki kode tersendiri.
Pembanding terdekat
- 01117 - Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan: Bandingkan bila aktivitas utama lebih tepat disebut pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan, bukan pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Selain Minyak Makan.
- 01116 - Pertanian Aneka Kacang Selain Kedelai, Kacang Tanah, Dan Kacang Hijau: Bandingkan bila aktivitas utama lebih tepat disebut pertanian Aneka Kacang Selain Kedelai, Kacang Tanah, Dan Kacang Hijau, bukan pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Selain Minyak Makan.
- 01115 - Pertanian Kacang Hijau: Bandingkan bila aktivitas utama lebih tepat disebut pertanian Kacang Hijau, bukan pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Selain Minyak Makan.
| Level | Code | Description |
|---|---|---|
| Section | A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan |
| Division | 01 | Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan, Dan Kegiatan Jasa Terkait |
| Group | 011 | Pertanian Tanaman Semusim |
| Class | 0111 | Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang, Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak |
| Activity | 01118 | Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Selain Minyak Makan |
Sumber
| Source | URL | Regulation | Tier |
|---|---|---|---|
| BPS KBLI 2025 | https://bps.go.id | BPS Regulation No. 7 of 2025 | official |
| Putranto Alliance KLU table | https://putranto-alliance.com/indonesian-business-field-classification-klu/ | Derived from DJP references | fallback |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.