Ringkasan kode
KBLI 59140 adalah kode kegiatan untuk Aktivitas Pemutaran Film. Gunakan kode ini bila aktivitas utama usaha memang aktivitas Pemutaran Film dalam Kelompok 591 dan Kelas 5914. Kode terdekat untuk dibandingkan: 59132, 59131, 59122.
Yang masuk
Termasuk: aktivitas Pemutaran Film sebagai aktivitas utama.
Yang tidak masuk
Tidak termasuk: aktivitas Distribusi Film, Video. Dan Program Televisi Oleh Swasta, aktivitas Distribusi Film, Video, Dan Program Televisi Oleh Pemerintah, atau kegiatan lain yang memiliki kode tersendiri.
Pembanding terdekat
- 59132 - Aktivitas Distribusi Film, Video. Dan Program Televisi Oleh Swasta: Bandingkan bila aktivitas utama lebih tepat disebut aktivitas Distribusi Film, Video. Dan Program Televisi Oleh Swasta, bukan aktivitas Pemutaran Film.
- 59131 - Aktivitas Distribusi Film, Video, Dan Program Televisi Oleh Pemerintah: Bandingkan bila aktivitas utama lebih tepat disebut aktivitas Distribusi Film, Video, Dan Program Televisi Oleh Pemerintah, bukan aktivitas Pemutaran Film.
- 59122 - Aktivitas Pascaproduksi Film, Video, Dan Program Televisi Oleh Swasta: Bandingkan bila aktivitas utama lebih tepat disebut aktivitas Pascaproduksi Film, Video, Dan Program Televisi Oleh Swasta, bukan aktivitas Pemutaran Film.
| Level | Code | Description |
|---|---|---|
| Section | J | Aktivitas Penerbitan, Penyiaran, serta Produksi dan Distribusi Konten |
| Division | 59 | Aktivitas Produksi Film, Video, Dan Program Televisi, Serta Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik |
| Group | 591 | Aktivitas Produksi Film, Video, Dan Program Televisi |
| Class | 5914 | Aktivitas Pemutaran Film |
| Activity | 59140 | Aktivitas Pemutaran Film |
Sumber
| Source | URL | Regulation | Tier |
|---|---|---|---|
| BPS KBLI 2025 | https://bps.go.id | BPS Regulation No. 7 of 2025 | official |
| Putranto Alliance KLU table | https://putranto-alliance.com/indonesian-business-field-classification-klu/ | Derived from DJP references | fallback |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.