Kode KBLI

KBLI 85201 - Pendidikan Dasar Umum Pemerintah

Kode KBLI 85201 untuk Pendidikan Dasar Umum Pemerintah. Data KBLI 85201 berdasarkan klasifikasi BPS 2025, diperbarui 2026, dengan batas aktivitas dan pemband...

Referensi 2026 85201 Badan Pusat Statistik (BPS)
Diterbitkan: 2026-03-19 Ditinjau: 2026-03-19 Otoritas: Badan Pusat Statistik (BPS)

Ringkasan kode

KBLI 85201 adalah kode kegiatan untuk Pendidikan Dasar Umum Pemerintah. Gunakan kode ini bila aktivitas utama usaha memang pendidikan Dasar Umum Pemerintah dalam Kelompok 852 dan Kelas 8520. Kode terdekat untuk dibandingkan: 85202, 85203, 85204.

Yang masuk

Termasuk: pendidikan Dasar Umum Pemerintah sebagai aktivitas utama.

Yang tidak masuk

Tidak termasuk: pendidikan Dasar Umum Swasta, pendidikan Dasar Keagamaan Islam, atau kegiatan lain yang memiliki kode tersendiri.

Pembanding terdekat

LevelCodeDescription
SectionQPendidikan
Division85Pendidikan
Group852Pendidikan Dasar
Class8520Pendidikan Dasar
Activity85201Pendidikan Dasar Umum Pemerintah

Sumber

SourceURLRegulationTier
BPS KBLI 2025https://bps.go.idBPS Regulation No. 7 of 2025official

Skor risiko kepatuhan

8 / 10

3 dari 4 faktor lolos

FAQ

Apa kegiatan utama dalam KBLI 85201?

KBLI 85201 mencakup pendidikan Dasar Umum Pemerintah sebagai kegiatan utama dalam Kelas 8520. Pada KBLI 85201, aktivitas pendukung saja tidak cukup untuk menjadikan kode ini sebagai pilihan utama.

Bagaimana membedakan KBLI 85201 dari Pendidikan Dasar Umum Swasta?

Bandingkan aktivitas utama, bukan sekadar kemiripan nama. Jika operasi inti lebih tepat disebut pendidikan Dasar Umum Swasta, maka KBLI 85201 bukan pilihan yang paling tepat.

Kode apa yang perlu dibandingkan dengan KBLI 85201?

Bandingkan terutama dengan Pendidikan Dasar Umum Swasta dan Pendidikan Dasar Keagamaan Islam. Untuk usaha campuran yang mempertimbangkan KBLI 85201, pilih kode berdasarkan kegiatan harian yang dominan dan catat kegiatan tambahan secara terpisah bila diperlukan.

Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.