Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja dan Aktivitas Produksi Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga untuk Keperluan Sendiri yang Tidak Terdiferensiasi

KBLI Divisi 97 - Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Bagi Pekerja Rumah Tangga (Prt)

1 halaman di bagian ini Referensi 2026

Halaman di bagian ini

Divisi KBLI 97 untuk Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Bagi Pekerja Rumah Tangga (Prt). Daftar kelompok dan kode kegiatan berdasarkan klasifikasi...

Diterbitkan: 2026-03-19 Ditinjau: 2026-03-19 Otoritas: Badan Pusat Statistik (BPS)

Ringkasan halaman

Divisi 97 mencakup aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Bagi Pekerja Rumah Tangga (Prt) di dalam Seksi U. Divisi ini memuat kelompok 970 dan 1 kode kegiatan lima digit.

Yang masuk ke ruang lingkup ini

Di dalam Divisi 97, kelompok utamanya mencakup Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Bagi Pekerja Rumah Tangga (Prt). Gunakan daftar itu untuk mempersempit pilihan sebelum membaca salah satu dari 1 kode aktivitas di bawahnya.

Yang biasanya tidak masuk

Aktivitas biasanya tidak lagi berada di Divisi 97 ketika pusat operasinya lebih tepat dibaca pada Divisi 98 - Aktivitas Produksi Beragam Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Untuk Keperluan Sendiri. Jika aktivitas utamanya tidak lagi sejalan dengan aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Bagi Pekerja Rumah Tangga (Prt), bandingkan ulang dengan divisi tetangga di seksi yang sama.

Perbedaan kunci

  • Divisi 97 dipisahkan terutama oleh batas operasional aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Bagi Pekerja Rumah Tangga (Prt), bukan hanya oleh label industri yang terdengar mirip.
  • Cabang praktis yang paling sering perlu dibedakan di dalam divisi ini adalah Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Bagi Pekerja Rumah Tangga (Prt).
  • Jika aktivitas utama bergeser ke Aktivitas Produksi Beragam Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Untuk Keperluan Sendiri, titik pembandingnya biasanya bukan lagi Divisi 97.

Sumber klasifikasi: BPS KBLI 2025

Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.