Ringkasan kode
KBLI 70201 adalah kode kegiatan untuk Aktivitas Konsultansi Manajemen Dan Bisnis Pariwisata. Gunakan kode ini bila aktivitas utama usaha memang aktivitas Konsultansi Manajemen Dan Bisnis Pariwisata dalam Kelompok 702 dan Kelas 7020. Kode terdekat untuk dibandingkan: 70202, 70203, 70209.
Yang masuk
Termasuk: aktivitas Konsultansi Manajemen Dan Bisnis Pariwisata sebagai aktivitas utama.
Yang tidak masuk
Tidak termasuk: aktivitas Konsultansi Manajemen Dan Bisnis Industri, aktivitas Konsultansi Manajemen Dan Bisnis Perdagangan, atau kegiatan lain yang memiliki kode tersendiri.
Pembanding terdekat
- 70202 - Aktivitas Konsultansi Manajemen Dan Bisnis Industri: Bandingkan bila aktivitas utama lebih tepat disebut aktivitas Konsultansi Manajemen Dan Bisnis Industri, bukan aktivitas Konsultansi Manajemen Dan Bisnis Pariwisata.
- 70203 - Aktivitas Konsultansi Manajemen Dan Bisnis Perdagangan: Bandingkan bila aktivitas utama lebih tepat disebut aktivitas Konsultansi Manajemen Dan Bisnis Perdagangan, bukan aktivitas Konsultansi Manajemen Dan Bisnis Pariwisata.
- 70209 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Dan Bisnis Lainnya: Bandingkan bila aktivitas utama lebih tepat disebut aktivitas Konsultasi Manajemen Dan Bisnis Lainnya, bukan aktivitas Konsultansi Manajemen Dan Bisnis Pariwisata.
| Level | Code | Description |
|---|---|---|
| Section | N | Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis |
| Division | 70 | Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultansi Manajemen |
| Group | 702 | Aktivitas Konsultansi Manajemen Dan Bisnis |
| Class | 7020 | Aktivitas Konsultansi Manajemen Dan Bisnis |
| Activity | 70201 | Aktivitas Konsultansi Manajemen Dan Bisnis Pariwisata |
Sumber
| Source | URL | Regulation | Tier |
|---|---|---|---|
| BPS KBLI 2025 | https://bps.go.id | BPS Regulation No. 7 of 2025 | official |
| Putranto Alliance KLU table | https://putranto-alliance.com/indonesian-business-field-classification-klu/ | Derived from DJP references | fallback |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.