Ringkasan kode
KBLI 88101 adalah kode kegiatan untuk Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Orang Lanjut Usia Atau Penyandang Disabilitas. Gunakan kode ini bila aktivitas utama usaha memang aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Orang Lanjut Usia Atau Penyandang Disabilitas dalam Kelompok 881 dan Kelas 8810. Kode terdekat untuk dibandingkan: 88102.
Yang masuk
Termasuk: aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Orang Lanjut Usia Atau Penyandang Disabilitas sebagai aktivitas utama.
Yang tidak masuk
Tidak termasuk: aktivitas Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Orang Lanjut Usia Atau Penyandang Disabilitas, aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, atau kegiatan lain yang memiliki kode tersendiri.
Pembanding terdekat
- 88102 - Aktivitas Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Orang Lanjut Usia Atau Penyandang Disabilitas: Bandingkan bila aktivitas utama lebih tepat disebut aktivitas Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Orang Lanjut Usia Atau Penyandang Disabilitas, bukan aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Orang Lanjut Usia Atau Penyandang Disabilitas.
| Level | Code | Description |
|---|---|---|
| Section | R | Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial |
| Division | 88 | Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi |
| Group | 881 | Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Orang Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas |
| Class | 8810 | Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas |
| Activity | 88101 | Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Orang Lanjut Usia Atau Penyandang Disabilitas |
Sumber
| Source | URL | Regulation | Tier |
|---|---|---|---|
| BPS KBLI 2025 | https://bps.go.id | BPS Regulation No. 7 of 2025 | official |
| Putranto Alliance KLU table | https://putranto-alliance.com/indonesian-business-field-classification-klu/ | Derived from DJP references | fallback |
Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.