Kode KBLI

KBLI 87301 - Aktivitas Perawatan Untuk Lanjut Usia Atau Penyandang Disabilitas Fisik Berbasis Residensial Oleh Pemerintah

Kode KBLI 87301 untuk Aktivitas Perawatan Untuk Lanjut Usia Atau Penyandang Disabilitas Fisik Berbasis Residensial Oleh Pemerintah. Data KBLI 87301 berdasark...

Referensi 2026 87301 Badan Pusat Statistik (BPS)
Diterbitkan: 2026-03-19 Ditinjau: 2026-03-19 Otoritas: Badan Pusat Statistik (BPS)

Ringkasan kode

KBLI 87301 adalah kode kegiatan untuk Aktivitas Perawatan Untuk Lanjut Usia Atau Penyandang Disabilitas Fisik Berbasis Residensial Oleh Pemerintah. Gunakan kode ini bila aktivitas utama usaha memang aktivitas Perawatan Untuk Lanjut Usia Atau Penyandang Disabilitas Fisik Berbasis Residensial Oleh Pemerintah dalam Kelompok 873 dan Kelas 8730. Kode terdekat untuk dibandingkan: 87302, 87303.

Yang masuk

Termasuk: aktivitas Perawatan Untuk Lanjut Usia Atau Penyandang Disabilitas Fisik Berbasis Residensial Oleh Pemerintah sebagai aktivitas utama.

Yang tidak masuk

Tidak termasuk: aktivitas Sosial Untuk Lanjut Usia Atau Penyandang Disabilitas Fisik Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (Lks), aktivitas Pengelolaan Akomodasi Warga Lanjut Usia (Senior Living), atau kegiatan lain yang memiliki kode tersendiri.

Pembanding terdekat

LevelCodeDescription
SectionRAktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
Division87Aktivitas Perawatan Berbasis Residensial
Group873Aktivitas Perawatan Untuk Orang Lanjut Usia Atau Penyandang Disabilitas Fisik Berbasis Residensial
Class8730Aktivitas Perawatanuntuk Orang Lanjut Usia Atau Penyandang Disabilitas Fisik Berbasis Residensial
Activity87301Aktivitas Perawatan Untuk Lanjut Usia Atau Penyandang Disabilitas Fisik Berbasis Residensial Oleh Pemerintah

Sumber

SourceURLRegulationTier
BPS KBLI 2025https://bps.go.idBPS Regulation No. 7 of 2025official
Putranto Alliance KLU tablehttps://putranto-alliance.com/indonesian-business-field-classification-klu/Derived from DJP referencesfallback

Portal ini bersifat informasional. Konfirmasikan kewajiban akhir kepada instansi berwenang sebelum pengajuan, perizinan, penggajian, perpajakan, atau keputusan investasi. Lihat metodologi.